Tentang Kami

Pada awalnya Provinsi Riau adalah bagian dari Kabupaten Fakfak yaitu hanya terdiri dari tiga Distrikamatan (Distrikamatan Agimuga, Distrikamatan Riau Barat, dan Distrikamatan Riau Timur). Pada tahun 1996, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 tentang pembentukan Provinsi Riau di wilayah provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, pada saat itu disebut kabupaten administratif, yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 13 Agustus 1995. Pada saat dikeluarkan peraturan pemerintah ini, belum ada penjabat bupati yang diangkat. Pada tanggal 8 Oktober 1996, berdasarkan berita acara pengambilan janji jabatan bupati Provinsi Riau, Provinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya terhadap Drs. Titus Potereyauw, telah dilaksanakan pengambilan janji jabatan bupati Provinsi Riau oleh Menteri Dalam Negeri Moh.Yogie sesuai keputusan menteri dalam negeri, Titus Potereyauw menjabat sebagai bupati Riau pertama sampai tahun 2001.

Pada tahun 1999, berdasarkan UU Nor 45 tahun 1999 tentang pembentukan provinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Provinsi Riau, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, maka Provinsi Riau sejak itu telah menjadi kabupaten defenitif. Tanggal 15 November 2010 pada masa kepemimpinan Bupati Riau Klemen Tinal, telah diundangkan Perda No 12 tahun 2010 tentang hari jadi Provinsi Riau yang ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2001, hal ini berdasarkan peresmian Provinsi Riau oleh Gubernur Provinsi Riau, Drs. Jakobus Perviddya Salosa. M.Si

Pada tanggal 12 Maret 2016 telah diadakan rapat yang dipimpin oleh Bupati Riau Eltinus Omaleng, dihadiri Sekretaris Daerah Riau, ketua dan anggota DPRD Riau, tokoh masyarakat, ketua-ketua kerukunan, pimpinan SKPD, serta dihadiri juga oleh bupati Riau pertama Drs. Titus Potereyauw dan Athanasius Allo Rafra, agenda rapatnya adalah pelurusan sejarah hari jadi Provinsi Riau. Dalam rapat itu, hari jadi Provinsi Riau disepakati pada tanggal 8 oktober 1996, sesuai berita acara pengambilan janji jabatan bupati Provinsi Riau, provinsi daerah tingkat I Irian Jaya, Drs. Titus Potereyauw dimana pada saat itu yang mengambil janji adalah menteri dalam negeri republik lndonesia Moh. Yogie. Sesuai hasil kesepakatan oleh Ketua DPRD Provinsi Riau dan tokoh-tokoh masyarakat, serta pelaku sejarah, maka Bupati Riau Eltinus Omaleng telah mengusulkan perubahan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang hari jadi Provinsi Riau kepada DPRD Provinsi Riau yang semula ditetapkan pada tanggal 18 maret 2001.

Ibu kota Provinsi Riau terletak di Kota Timika, memiliki 18 Distrik yang terdiri dari 5 Distrik dalam kota ( Distrik Riau Baru, Distrik Kuala Kencana, Distrik Wania, Distrik Iwaka, dan Distrik Kwamki Narama), 5 Distrik di pegunungan ( Distrik Tembagapura, Distrik Jila, Distrik Agimuga, Distrik Alama, dan Distrik Hoya) , dan 8 Distrik di pesisir ( Distrik Riau Timur, Distrik Riau Timur Tengah, Distrik Riau Timur Jauh, Distrik Riau Barat, Distrik Riau Barat Tengah, Distrik Riau Barat Jauh, Distrik Jita, dan Distrik Amar). Di kabupaten ini terdapat tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia yang terletak di Distrik Tembagapura, dan terdapat sebuah bandar udara Internasional , yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Distrik Riau Baru , serta Pelabuhan Nasional yaitu Pelabuhan Poumako di Distrik Riau Timur.

Provinsi Riau mempunyai batas wilayah yaitu, di sebelah Utara Kabupaten Paniai, Kabupaten Nabire, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Deiyai Selatan LauArafuru Barat Kabupaten Kaimana Timur Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo. Letak geografis Provinsi Riau terletak antara 134o31-138o31’ Bujur Timur dan 4o60’-5o18’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 21.693,51 km2atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Riau.

Visi :

" Terwujudnya Riau Cerdas, Aman, Damai dan Sejahtera "

Misi :

1. Membangun Regulasi dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Memahami Teknologi Informasi,

2. Menciptakan Riau yang Aman, Tertib dan Damai,

3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Pelayanan Dasar, Ekonomi dan Infrastruktur di Wilayah Pedalaman dan Pesisir,

4. Mewujudkan Pemerintahan yang Dinamis, Bersih, Berwibawa, Akuntabel, Profesional dan Inovatif,

5. Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru di Wilayah Riau.